Ini Alasan Fraksi Demokrat DPRD Sulbar Lirik Koalisi di Pemerintahan ABM-Enny

Jakarta, GoSulbar.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulbar menyatakan tidak lagi menjadi koalisi maupun oposisi terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Ali Baal Masdar (ABM) dan Enny Angraeni Anwar, Selasa (26/12/2017).

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar Yahuda dalam konferensi persnya di DPRD Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamtan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Hadir dalam pertemuan tersebut lima Legislator Demokrat. "Menyikapi beberapa kondisi yang secara faktual terjadi di wilayah Sulbar, sikap politik kami tegaskan tidak menjadi koalisi mapun oposisi dari pemerintah, tapi senanatiasa akan menjadi mitra selama kebijakan berpihak kepada rakyat," kata Yahuda di hadapan puluhan wartawan. Yahuda mengatakan, hal itu berdasarkan hasil kajian atau pengamatan yang dilakukan, serta masukan dari beberapa pihak mengenai langkah ataupun kebijakan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai besutan SBY.

"Ini sekaligus menjadi refleksi kami sebagai pengurus Demokrat Sulbar sepanjang tahun 2017, agar ke depan dapat secara bersama-sama pemerintah ABM-Enny mengemban amanah atau kepercayaan rakyat demi kemajuan daerah," ujarnya.

Ia mengatakan, berdasarkan arahan Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar Suhardi Duka, Demokrat tidak ikut ambil bagian dalam usulan hak interplasi jika bertujuan menjatuhkan pemerintah yang sah.

Di Pilgub Sulbar 2017, Partai Demokrat mengusung rival ABM- Enny, SDK-Kalma.

Kala itu, Demokrat berkoalisi dengan Hanura, PKS dan PBB. (LS)

Sumber : Tribunnews.com