Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Sulbar oleh LKPP

Jakarta, GoSulbar.com - Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemeritah (LKPP) melakukan sosialisasi tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Aula Kantor Gubernur, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Sulbar, Senin (23/10).

Sosialisasi tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Kepala Biro Ekbang Provinsi Sulbar,

Muhammad Ali Chandra, yang hadir membuka kegiatan tersebut mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan roh dari sebuah pembangunan sehingga dibutuhkan kemantapan dalam hal tersebut.

"Semua pengadaan barang dan jasa sebaiknya sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada, begitupun penetapan mengenai daftar hitam tersebut sebaiknya sesuai aturan Perpres." kata Ali Chandra dalam sambutanya.

Jangan karena persoalan suka atau tidak suka, ingin atau tidak ingin sehingga muncul daftar hitam itu. Kepada pelaksana pengadaan barang dan jasa, jangan takut selama sesuai aturan yang ada,” lanjutnya.

Selain itu, sosialisasi tersebut juga membahas terkait sanksi daftar hitam yang akan diberikan kepada penyedia barang dan jasa yang melanggar ketentuan dalam bidang pengadaan barang dan jasa berupa larangan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa selama dua tahun kepada badan usaha seperti perseroan, comanditer, firma) atau orang perseorangan (konsultan invidual).

"Tujuan dari sosialisasi ini agar dana yang dibelanjakan bermaanfaat semaksimal mungkin, dan membina penyedia barang jasa sehingga kualifikasi dan kompetensinya bagus," kata salah seorang narasumber dari LKPP Patria Susanto dikantor Gubenur Sulbar.

"Sebenarnya ini hanya untuk mereview, karena siapapun diantara kita menginginkan pengadaan kita mencapai tujuan, karena pengadaan adalah ujung tombak pembangunan, kita tidak mungkin bisa mencapai pembangunan tanpa pengadaan. Dan untuk memastikan semua pengadaan sesuai dengan prosedur agar pengadaan kedepan untuk lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten bisa lebih baik," tutur Patria.

“Kita akan mengintrospeksi apakah ada atau tidak daftar hitam dalam penyediaan, semoga pengadaan kita akan terus mencapai tujuannya, mutu yangg tepat dengan harga yang tepat," ucapnya penuh harap. (LS)

Sumber : Tribunnews.com