Soroti Pelatihan Bridge yang Digelar Pemkab Majene

Jakarta, GoSulbar.com-- Pelatihan Brigde (salah satu cabang olah raga kartu) yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), menuai sorotan masyarakat melalui media sosial (medsos), Selasa (23/1).

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Majene, Lukman, mulai mendapat sorotan saat pemilik akun facebook Abd Rahman Wahab memposting foto-foto pelaksanaan kegiatan tersebut ke medsos, dimana tampak dalam foto tersebut Wakil Bupati Majene.

Menurut Abd Wahab Rahman, Pelatihan Bridge yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam lingkup UPTD Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Kecamatan Banggae itu, jika kita mau lihat dari segi manfaatnya atau output, input dan outcome program ini sangat tidak mendukung tagline pemerintah Kabupaten Majene MP3 atau (Majene Profesional, Produktif dan Pro Aktif).

Abd Wahab yang diketahui Ketua Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I), mengatakan program yang dilaksanakan dinas pendidikan ini tidak berdasarkan skala prioritas pembangunan sumber daya manusia. "Pertanyaannya kemudian apakah ini sesuai dengan hasil musrembang ataukah tidak," kata Abd Wahab mempertanyakan kegiatan tersebut dalam akun facebooknya.

Menurutnya, masih ada kegiatan produktif lain yang bisa mendongkrak mutu pendidikan di kabupaten yang dijuluki sebagai Kota Pusat Pendidikan itu. "Sebelum disahkan menjadi APBD tentunya program ini harus melewati berbagai pertimbangan apakah program ini mendukung rancangan strategis pemda. Dan apakah sudah tertuang dalam rencana kerja OPD? Nyatanya tidak," bebernya.

"Apakah selama ini perancanaan keliruu yang kurang memperhatikan cocok tidaknya kegiatan itu untuk pembangunan SDM, ataukah ini salah satu program jalur jendela yang tidak pernah direncanakan tiba tiba muncul. Terus dimana peran legislatif untuk mengontrol pemerintah dari mulai perencanaan sampai kepada pelaksanaannya," tulisnya lagi.

"Pelatihan bridge seperti ini tidak perlu diselenggarakan oleh pemerintah dengan menggunakan APBD, mengingat masih banyak persoalan ketimpangan sosial yang membutuhkan sentuhan tangan pemerintah. Lagian kegiatan seperti ini sudah menjadi kultur di masyarakat, kalau pun ini tertuang dalam rencana kerja OPD tetap kami tidak sepakat, tapi katanya ini tidak tertuang dalam RENJA OPD dan nyatalah bahwa kegiatan ini tidak mendukung rencana strategis Kabupaten Majene, " tuturnya. (mt/tt)

Sumber : Tribun timur