Presiden Jokowi Siap-Siap Jatuh karena Kereta Cepat

JAKARTA, GoSulbar.com -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap-siap jatuh karena kereta cepat Jakarta-Bandung. Seperti diketahui kereta cepat Jakarta-Bandung hingga kini masih menuai pro dan kontra.

Mantan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mengkritisi mega proyek tersebut. Menurut SBY nilai anggaran Rp 76 triliun bukanlah uang yang kecil.

"Anggarannya banyak yang mengatakan mencapai Rp 76 triliun, itu angka yang tidak sedikit," tutur SBY seperti dikutip dalam akun resmi di Youtube berjudul 'Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Apa Kata SBY?" pada Senin (8/2/2016).

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa meminta Presiden Joko Widodo menghentikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, proyek yang disokong Tiongkok itu pasti akan berujung masalah.

‎”Pasti ini akan berekor panjang. Jadi, saya mengetuk hati nurani presiden, jangan terpengaruh telunjuk-telunjuk orang-orang itu. Tapi, Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat, harus menggunakan hati nuraninyya, cabut keppres itu, dan hentikan proyek itu," ujarnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (6/2).

Menanggapi beragam protes tersebut, Presiden Joko Widodo hanya menyatakan agar pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dilaksanakan dengan kehati-hatian dan harus terhindar dari korupsi.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengungkapkan, Jokowi telah memberikan instruksi kepada semua menterinya agar tata kelola pembangunan kereta cepat sangat diperhatikan. Jokowi ingin proyek ini berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.

"Presiden mempersilakan kepada BPK, BPKP, dan KPK untuk memproses kalau ada tindak pidana korupsi di pembangunan itu," kata Teten dalam konferensi pers mengenai kereta cepat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Untuk diketahui Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga belum menerima proyek ini direalisasikan menurut Ignatius Jonan, proyek tersebut masih harus ditunda. 

Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko mengatakan konsesi 50 tahun berlaku setelah dokumen konsesi ditandatangi.

Setelah waktu konsesi habis, sarana dan prasarana KA cepat harus diserahkan kepada negara dengan kondisi yang layak operasi. 

Namun, PT KCIC belum sepakat dengan dengan poin itu karena waktu seharusnya konsesi berlaku setelah pengoperasian, bukan setelah penandatangan konsesi.