Perusahaan Besar Gulung Tikar, Pemerintahan Jokowi Bicara Tingginya Investasi

InvestasiJAKARTA, GoSulbar.com ~ Perekonomian Indonesia saat ini sedang terpuruk, sejumlah perusahaan besar saat ini sedang melakukan aksi mundur dari Indonesia. Setelah sebelumnya perusahaan otomotif asal Amerika Ford mundur, kini diikuti oleh aksi dua perusahaan elektronik yakni Toshiba dan Panasonic yang melakukan tutup pabrik.

Untuk perusahaan Ford sendiri menyatakan sikapnya mundur karena tidak mampu bersaing di Indonesia. Atas aksi mundur ini ribuan karyawan dipastikan dipecat atau di PHK.

Ford pertama kali masuk pasar Indonesia pada 2002. Ford memiliki 44 dealer waralaba di Indonesia. Tahun lalu, Ford berhasil menjual sekitar 6.000 unit kendaraan atau sekitar 0,6 persen dari total pasar mobil baru di negara yang sedang berjuang dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Di Indonesia, tanpa manufaktur lokal benar-benar tidak ada cara untuk bisa bersaing di pasar itu dan kami tidak memiliki mitra manufaktur lokal," ujar juru bicara Ford yang berbasis di Shanghai membenarkan isi e-mail yang dikirim oleh Dave Schoch, dikutip dariReuters.

Perusahaan juga kesulitan menjual Fiesta, Mustang, dan Explorers di pasar Jepang. Di Jepang, penjualan mobil masih dikuasai oleh Toyota, Honda, Nissan, dan beberapa merek lokal Jepang lainnya.

PEMERINTAH Klaim Angka Investasi Naik 12 Persen

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat peningkatan minat investasi di bidang hilirisasi mineral (smelter) sebesar Rp59,22 triliun di Januari 2016, atau meningkat 12,7 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 4,6 triliun.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan hal tersebut memiliki proporsi 28,74 persen dari total minat investasi Rp206 triliun sepanjang bulan Januari kemarin. Adanya hal ini, tambahnya, merupakan hal menggembirakan karena investor pertambangan di Indonesia melihat potensi smelter semenjak diberlakukannya kebijakan hilirisasi hasil pertambangan.

"Kami sangat gembira dengan peningkatan investasi smelter ini karena artinya sudah banyak investor pertambangan yang mematuhi peraturan yang berlaku," terang Franky di Jakarta, Rabu (3/2).

Melengkapi ucapan Franky, Deputi bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengatakan rencana investasi hilirisasi mineral ini diminati oleh China yang ingin membangun smelter bauksit. Jika investasi ini terealisasi, maka diharapkan bisa menarik minat penanaman modal asing (PMA) lain di sektor ini.

"Investor smelter asal China itu ingin membangun di Kalimantan Barat, karena lokasi itu beserta Pulau Bintan merupakan daerah penghasil bauksit di Indonesia. Tak menutup kemungkinan nanti China akan berminat menanamkan modal untuk smelter feronikel Di Sulawesi tapi bulan lalu hanya bauksit dulu," jelas Azhar di lokasi yang sama.

Ia melanjutkan, tren minat investasi smelter ini mulai terlihat sejak dua hingga tiga tahun terakhir ketika pemerintah menegaskan keharusan hilirisasi mineral di dalam negeri. Namun pada awalnya, minat investasi smelter belum terlihat karena para pemilik usaha tambang masih berharap peraturan itu tak jadi diberlakukan.

"Memang pada awalnya minat smelter masih sepi, tapi lama kelamaan semakin ramai. Namun bukan berarti realisasinya tak ada masalah, karena kebanyakan investor smelter ini memiliki kesulitan di lahan karena kadang tumpang tindih dengan konsesi penggunaan lahan lain," jelasnya.

Lebih lanjut, data BKPM menunjukkan adanya realisasi investasi logam dasar, barang logam, mesin dan alat elektronik sebesar Rp46,59 triliun. Angka tersebut mengambil porsi 8,54 persen dari realisasi investasi 2015 sebesar Rp545,4 triliun.

Sebagai informasi, peraturan terkait hilirisasi tambang tercantum di dalam Pasal 103 Undang-Undang (UU) no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam beleid itu, disebutkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan dalam negeri.

Sementara itu, tata cara pembangunan smelter tercantum di dalam Peraturan Menteri Energi san Sumber Daya Mineral (ESDM) no. 1 tahun 2015 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. (rc/nv).