Pandangan Ketua DPP Peradah DKI Soal Kader yang Berpolitik

Ketua DPP Peradah DKI Jakarta Novri, S.Pd.H saat Menerima Piagam dari Anggota DPD RI Arya Wedakarna di Gedung MPR RI/Minggu, 1 Juli 2018

Hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.33 WIB, pada Hari minggu itulah satu hari yang terkadang dimanfaatkan istirahat bagi yang sepekan terakhir dibuat lelah oleh aktivitasnya. Meski baik hari Sabtu atau Minggu merupakan hari libur dari kerja, tetapi tetap saja ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan.

Sebagai orang baru di kepengurusan inti Dewan Pimpinan Provinsi Peradah Indonesia DKI Jakarta, tentu membuat saya harus belajar banyak. Mengejar pengetahuan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan kepentingan organisasi Peradah khususnya DKI Jakarta.

Terpilih secara aklamasi disaat hampir tak ada lagi yang bersedia menjadi pimpinan Peradah DKI, nyatanya bukanlah hal mudah. Orang baru dan terpilih secara aklamasi, ini ibaratnya orang yang dikorbankan demi keberlangsungan organisasi.

Keberanian saya muncul seketika Ketua Peradah (demisioner) waktu itu mengatakan siap membantu dan membimbing Peradah DKI. Dirinya tidak akan melepas peradah begitu saja. Bahkan janjinya jika ada keperluan yang berkaitan dengan tenaga dan materi, dirinya siap membantu. Ketua terdahulu tentu tidak asing lagi, akrab disapa Made Widhi.

Sejumlah kesuksesannya selama memimpin Peradah menjadi perhatian khusus yang seharusnya bisa digapai kembali di kepengurusan baru. Kami perlahan bangkit dan bersatu inilah yang hendak dilakukan untuk kepentingan organisasi.

Dikukuhkan pada tanggal 10 Februari 2018, lantas membuat saya merasa bertanggungjawab sepenuhnya untuk Peradah DKI bahkan perlahan mencairkan hubungan dengan Pimpinan Nasional menjadi salah satu tugas saya juga.

Munculnya Kader Peradah di Bidang Politik

Pertama saya ucapkan selamat kepada semua kader Peradah yang saat ini menyatakan siap mengikuti kontestasi politik tahun 2019 mendatang. Akan tetapi, lebih baik jika semua atribut yang bernuansa Peradah diletakkan pada tempatnya, tujuannya supaya atribut tersebut tidak bercampur aduk dengan kepentingan politik.

Peradah bukanlah organisasi politik, ini yang perlu dipahami. Jika kemudian kepentingan politik dan partai dibawah kedalam ranah organisasi kepemudaan Hindu yang besar ini maka selesailah sudah.

Secara pribadi saya mendukung setiap anak muda Hindu yang berkontestasi pada ranah politik. Mereka harus menempati posisi-posisi yang strategis. Politik merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk memperbaiki keberadaan pemuda dan Umat Hindu di Indonesia.

Kita ketahui salah satu persoalan besar yang sudah lama dibicarakan ialah adanya simpangsiur mengenai data umat Hindu di Indonesia. Data BPS saat ini menunjukkan bahwa umat Hindu di seluruh Indonesia berjumlah 4.061.200. Sementara, berdasarkan data Peradah, umat hindu saat ini kurang lebih berjumlah 11 juta.

Pemuda Hindu juga harus berani tampil, pemuda hindu harus berani menyatakan dukungan, pemuda hindu harus berani menolak politik uang.

Catatan: Untuk pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan atau mencabut Surat Kuasa (SK) pengurus Peradah di Seluruh Indonesia agar senantiasa netral dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bagi mereka yang diketahui melanggar dan terbukti menyalahgunakan organisasi supaya diberi sanksi sesuai pelanggarannya.

SALAM PERADAH !