Arya Wedakarna Kecam Perusakan Lingkungan di Pantai Kuta Selatan

Arya Wedakarna Kecam Perusakan Lingkungan di Pantai Kuta Selatan

Jakarta, GoSulbar.com -- Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali mengecam tindakan perusakan lingkungan di Pantai Pantai Kuta Selatan. Hal ini ia sampaikan melalui kanal instagram @aryawedakarna, Kamis (12/7/2018).

"Saya KECAM perusakan lingkungan di Pantai Pantai Kuta Selatan. Jika isu ini benar, maka saya selaku anggota DPD wakil Bali meminta agar Pemkab Badung dan Pemprov Bali segera mengklarifikasi menghentikan pengerukan pasir secara masif dilautan Bali." tulisnya.

Wedakarna bahkan meminta pemerintah pusat untuk turut memperhatikan hal ini, demikian juga pemegang proyek perluasan airport Ngurah Rai harus turut bertanggungjawab.

"Pemerintah pusat, pikirkan dampak lingkungan alam Bali. Airport Ngurah Rai sebagai pemegang proyek perluasan airport Ngurah Rai harus ikut bertanggungjawab secara hukum termasuk BUMN yg terkait."

"Jangan sampai ada wacana MEMBATALKAN pertemuan World Bank dan IMF akibat adanya gugatan merusak alam Bali ! Saya yakin delegasi internasional" lanjutnya.

Kendati demikian ia mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi dalam hal ini tidak mengetahui ulah anak buahnya.

"Saya percaya Presiden Joko Widodo tidak tahu menahu ulah anak buahnya yg keblinger ini. Saya minta, rakyat Bali agar tag dan sampaikan keberatan ke @jokowi @kemenkomaritim @ngurahraiairport @kementerianbumn @angkasa_pura1 @angkasapura2 @kemenpupr Tegas !" urainya.

"Kita sampaikan keberatan atas pengerukan pasir di Laut Bali. Jika pantai kita rusak, dalam jangka waktu kedepan, akan membuat wisatawan beralih ke destinasi lain diluar Bali. Kita solid DUKUNG JOKOWI tp kalau urusan ini tidak beres, kita minta ganti menteri mbalelo dan pejabat sontoloyo yang menyakiti hati manusia Bali. Secara niskala, apakah tdk cukup bencana Gunung Agung meletus sebagai pertanda alam akibat sikap merusak alam Bali ? Sebagai perbandingan, ini baru proyek nyedot pasir untuk area Airport dibawah 1 hektar ya ? apalagi kalau reklamasi Tanjung Benoa seluas 800 hektar jadi terlaksana, bisa dibayangkan kerusakan lingkungan yg dialami Bali ?! Ini sudah melanggar prinsip prinsip Tri Hita Karana dan" jelasnya.