DPRD Tolak Laporan Keuangan, Realisasi Program Kerja Pemprov DKI Terancam Terhambat

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno

Jakarta, GoSulbar.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, kembali menolak laporan keuangan yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno meminta agar DPRD tidak menghambat proses laporan keuangan APBD 2017.

"Jangan sampai menunda proses pembangunan dan jangan sampai rakyat menjadi terdampak negatif, itu pesan untuk semua," ucap Sandi seperti dilansir cnnindonesia.com, Kamis (19/7).

Laporan pertanggungjawaban APBD 2017 sendiri sudah masuk masa pembahasan bersama DPRD usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukannya beberapa waktu lalu.

Jika DPRD setuju dengan LPJ, akan dibuatkan peraturan daerah (perda). Lalu sisa anggaran (silpa) bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan. Dengan kata lain, Pemprov DKI bakal mendapatkan suntikan dana baru.

Saat ini sisa anggaran dari APBD 2017 sebanyak Rp13,1 triliun. Hampir dua kali lipat dari masa sebelumnya.

Politisasi

Lebih lanjut, Sandiaga meminta Ketua DPRD DKI yang berasal dari fraksi PDIP, Prasetio Edi Marsudi tidak mempolitisasi proses pembahasan LPJ ini.

"Kita ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ. Karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya. Dan kita sudah membuktikan dengan WTP [opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian] kemarin," tutur Sandi.

Sebelumnya, Prasetio dua kali memutuskan tak meneken laporan tersebut. Menurut Prasetio, laporan itu belum jelas karena banyak catatan keuangan yang masih janggal.

"Ini tidak saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya seperti ini. Kok silpa dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein?" kata Prasetio pada rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin (16/7).