Pelaku Pembuang Bayi di Mamasa Terancam Hukum Adat dan Hukum Pidana

Foto mayat bayi laki-laki yang ditemukan di tempat sampah di Mamasa

Jakarta, Gosulbar.com -- Melanggar hukum adat di Mamasa merupakan hal yang tercelah, hukuman bagi pelanggar hukum adat ini disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Penulis mencoba mencari tahu hukuman apa yang pantas bagi orang tua atau seorang ibu yang tega membuang anaknya sendiri.

Saya tergugah untuk menuliskan hal ini setelah viral di sosial media soal isu penemuan bayi laki-laki di tempat sampah oleh petugas dinas kebersihan Mamasa. Bayi tersebut ditemukan di depan salah satu Sekolah Dasar yang ada di Mamasa.

Perbuatan keji dengan membuang anak sendiri baik dalam keadaan masih hidup maupun tak bernyawa, dapat dipastikan akan diganjar dengan hukum adat bagi pelakunya. Sebab hal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang mengotori pa'lembangan atau pa'tondokan (baca kampung adat).

Baca: Heboh Penemuan Mayat Bayi di Mamasa

Saya pernah menulis menganai "Pangngadaran: Sebuah Gambaran Singkat Tentang Hukum Hindu Alukta" tentunya ini adanya di Mamasa. Berbicara mengenai Pangngadaran berarti membahas perihal norma-norma dan sanksi adat. Sanksi akan dikenakan bagi yang melanggar hukum adat.

Sebelum lanjut, saya informasikan bahwa 6 (enam) paragraf di bagian akhir telah dijelaskan mengenai Hukum pidana kaitannye dengan pembuangan bayi.

“pangngadaran”, yaitu lembaga hukum yang berazaskan norma-norma Hindu Alukta. “pangngadaran” kemungkinan besar berasal dari kata “adak”, dimana adak berarti adat. Sebagai hukum agama, maka jenis-jenis aturan, pelanggaran dan sanksinya tentu ditampilkan menurut nilai-nilai agama Hindu Alukta. Selain bersifat sekala (nyata atau positif) juga bersifat niskala (tidak nyata/ keyakinan).

Lembaga Hukum dresta ini didukung dan mengatur kelompok masyarakat hukum yang disebut tondok adak, yang dipimpin oleh seorang tomakaka. Secara sosio-religius, masyarakat (hukum) Hindu Alukta memiliki stratifikasi sosial yang disebut tanak, meliputi empat segmen yaitu tanak bulawan, tanakbassi, tanak karurung, dan tanak koa-koa. Keempat segmen masyarakat sebagai pendukung Hukum Hindu Alukta, secara konseptual dalam hemat penulis identik dengan konsep catur warna dalam Kitab Suci Veda, serta mengalami proses pembiasaan makna dalam perjalanan sejarah sehingga menjadi konsep kasta.

Proses penyelesaian perkara hukum disebut dengan ma‘bisara, yang di dalamnya terdiri dari: aparat hukum yang disebut toma‘bisara, dan pihak yang terlibat dalam perkara hukum disebut todibisara. Toma’bisara sering juga disebut totorro allak. Totorro allak artinya orang yang berada di tengah-tengah, orang yang netral.

Hukum Perzinahan Menurut Hukum Pangngadaran

Berzinah, yaitu melakukan perbuatan seksual yang tidak dibenarkan menurut konsep Aluk, termasuk orang yang menuduh orang lain melakukan hal itu tetapi tidak terbukti (fitnah). Perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran ini antara lain:

  1. Tosibulai yaitu melakukan hubungan seksual yang tidak sah hingga mengakibatkan kehamilan. Bagi mereka yang melakukannya dikenakan sangsi dipa‘lokkoran. Dipa‘lokkoran merupakan sangsi berupa penyembelihan seekor babi atau kerbau secara diam-diam oleh aparat adak. Jika yang melakukan pelanggaran ini adalah keluarga atau kerabat pemimpin adak maka yang dilokko’ adalah kerbau, sedangkan apabila yang melakukan adalah bukan keluarga atau kerabat pemimpin adak maka yang jadi sasaran adalah babi.
  2. Tome pawi-pawi, yaitu melakukan hubungan seksual dengan sesama kerabat keluarga yang terdekat. Hubungan kerabat yang dimaksud dalam analisa penulis adalah hubungan dengan saudara kandung, orang tua dengan anak, anak dengan bibi atau paman, termasuk sepupu satu kali (anak dari anak bapak/ibu). Walaupun dalam masyarakat Hindu Alukta perkawinan sangat dianjurkan diluar sepupu tiga kali namun kenyataan di masyarakat sering terjadi perkawinan dalam batas kerabat dimaksud, namun dengan persyaratan upacara tertentu. Orang yang melakukan pelanggaran ini diberikan sanksi berupa dipa‘lok-koran dan massuru’ tallungallo. Sanksi pa ‘lokkoran sama dengan sanksi Tosibulei.
  3. Tosikakdillea; yaitu orang yang sudah bercerai namun kedapatan melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual dan mengakibatkan kehamilan. Mereka didenda sama dengan hukuman tomepawi-pawi.
  4. Tosilambik, yaitu mendapatkan istri atau suami berbuat zinah dengan orang lain, maka dikenakan sanksi yang disebut Ma’bakke’ tambing. Secara harfiah berarti membangun kembali rumah tangga. Dalam hal ini dilakukan upacara perdamaian dengan menyembelih seekor babi. Proses perdamaian ini disebut ussikokoi tongo’ artinya mereka sama-sama menyadari kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
  5. Tosirappa, yaitu merampas istri atau suami orang lain yang masih sah sebagai suami istri. Mereka yang melakukan pelanggaran ini dikenakan sanksi yang disebut massorong. Massorong artinya menyerahkan, yaitu orang yang merampas istri atau suami orang lain menyerahkan seekor kerbau kepada suaminya atau istrinya.

Sayangnya dari beberapa jenis perbuatan dan hukumannya di atas, tidak dijelaskan terpisah mengenai hukuman bagi pelaku pembuang anaknya.

Hukum Pidana Kaitannya dengan Membuang Bayi

Ancaman pidana bagi pelaku pembuangan bayi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diuraikan menjadi dua bagian terbesar yaitu:

1. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Hidup

Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.

Adapun ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 305 KUHP (tentang menaruh anak di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu) adalah lima tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP (tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak luka berat) adalah tujuh tahun enam bulan dan Pasal 306 ayat (2) KUHP (tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak mati) adalah sembilan tahun.

2. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Mati

Jika memang bayi itu dibuang dengan maksud menyembunyikan kematian dan kelahirannya, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Mengenai pasal ini, Soesilo mengatakan bahwa yang dikubur, disembunyikan, diangkut, dan dihilangkan itu harus “mayat”, sedangkan maksudnya adalah untuk “menyembunyikan” kematian atau kelahiran orang itu (Ibid, hal. 178).