Wakil DPRD ditahan, APBD Sulbar 2018 mengkhawatirkan

Jakarta, GoSulbar - Pascaditahannya empat pimpinan DPRD Sulbar, sejumlah publik mempertanyakan nasib Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Sulbar yang dinilai sudah dalam keadaan darurat.

Bagaimana tidak, terhitung sejak hari ini minus sepuluh hari memasuki pergantian tahun, RAPBD Sulbar 2018 belum juga diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan menjadi APBD 2018.
Artinya ABPD Sulbar 2018 saat ini berada di ujung tanduk akibat ditahanannya empat pimpinan DPRD Sulbar oleh Kejati Sulselbar terkait dugaan korupsi APBD Sulbar 2016.

Sementara para anggota DPRD menilai bahwa APBD harus disahkan oleh ketua dan wakil ketua DPRD yang defenitif.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Demokrat, Sukri Umar mengatakan, pada intinya RAPBD Sulbar 2018 akan dibahas sebaik dan secepat mungkin apabila sudah diserahkan.

Intinya kita akan lakukan pembahasan sebaik mungkin sehingga rakyat tidak menjadi korban. Tapi saat ini kita mengalami situasi yang rumit karena semua pimpinan berhalangan," ujar Sukri kepada TribunSulbar.com, Selasa (19/12/2017).
Meski dalam kondisi rumit, kata Sukri, pihaknya akan tetap berusahan maksimal atau tidak membuat para wakil rakyat lainnya berhenti bekerja dan berusaha segala cara agar RAPBD 2018 dapat segerah disahkan menjadi perda APBD 2018.
"Kalau memang tidak selesai akhir tahun ini, terpaksa kita harus menyeberang pembahasannya. Tapi kita tetap optimis ada solusi terbaik karena hari ini teman-teman di Badan Anggaran (banggar) di panggil oleh Mendagri ke Jakarta untuk membicarakan pengesahan APBD Sulbar 2018, kita tunggu saja hasilnya," tuturnya. (LS)

Sumber : Tribunnews.com

Tags: