Jalan Berliku Penanganan Kasus Dugaan Korupsi APBD Sulbar Tahun 2016

Mantan Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara

Gosulbar.com - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi Anggarap Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, Wakil Ketua DRPD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, dan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun.

Para tersangka kemudian telah menjalani serangkaian pemeriksaan hingga akhirnya mereka kemudian berstatus sebagai terdakwa. Lika-liku perjalanan kasus ini bernar-benar menguras pikiran masyarakat Sulawesi Barat.

Lalu bagaimana sesungguhnya kronologi awal kasus di Lingkungan DPRD Sulbar ini? Berikut kami sajikan ulasannya.

Jumat, 15 September 2017,
Kejati Sulselbar Geledah Sejumlah Kantor di Pemprov Sulbar

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin saat dikonfirmasi, Senin (18/9/2017) mengatakan, penyidik melakukan penggeledahan di Sulbar selama 2 hari dari Jumat (15/9/2017) hingga Sabtu (16/9/2017).

Adapun kantor yang digeledah yakni berada di lingkungan Pemprov Sulbar seperti Bappeda, DPRD, Dinas Pendidikan dan beberapa kantor dinas lainnya.

Senin, 18 September 2017,
Penyidik Kejati Sulselbar Menyita Sejumlah Dokumen

Dokumen-dokumen yang disita dari penggeledahan itu adalah yang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun anggaran 2016.

"Saat ini penyidik bersama tumpukan dokumen yang disita itu masih sementara perjalanan dari Mamuju, Ibu Kota Sulbar menuju Makassar. Dalam kasus dugaan tipikor ini diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Prov Sulbar Periode 2014-2019," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin.

Selasa, 26 September 2017,
Ketua dan 7 Anggota DPRD Sulbar Diperiksa Kejaksaan

Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara dan tujuh anggota DPRD menjalani pemeriksaan. Kedelapan wakil rakyat tersebut diperiksa sebagai saksi. Mereka tiba satu persatu di kantor Kejati Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo mulai pukul 09.00 Wita, langsung naik ke ruang penyidik di lantai lima untuk menjalani pemeriksaan. Hingga pukul 16.15 Wita, pemeriksaan masih berlangsung.

Rabu, 27 September 2017,
Kejati Sulselbar Lanjutkan Pemeriksaan Terhadap Anggota DPRD Sulbar

Pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Sulbar masih berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar. Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 yang diduga melibatkan anggota dewan.

Jumat, 29September 2017,
30 Anggota DPRD Sulbar Kembali Diperiksa

Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin mengatakan, pemeriksaan 30 anggota DPRD Sulbar dilakukan selama empat hari terakhir. Materi pemeriksaan meliputi dugaan aliran dana fee proyek yang mengalir sebesar 5-10 persen.

"Sampai sekarang, sudah 30 dari 45 anggota DPRD Sulbar yang diperiksa sebagai saksi. Kasus yang kita usut ini soal fee proyek yang mengalir sebesar 5 sampai 10 persen ke sejumlah anggota DPRD Sulbar," ucapnya.

Rabu, 4 Oktober 2017,
Kejaksaan Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi APBD Sulbar

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar) akhirnya menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016.

Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Andi Mappangara (Ketua DPRD Sulbar), Munandar Wijaya (Wakil Ketua DPRD Sulbar), Hamzah Hapati Hasan (Wakil Ketua DPRD Sulbar), Hamn (Wakil Ketua DPRD Sulbar).

Rabu, 18 Oktober 2017,
Gedung DPRD Sulbar Tampak Sepi Usai Petingginya Jadi Tersangka

Gedung DPRD Sulbar yang terletak di Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar, tampak sepi.

Selama hampir sebulan, tiga pimpinan DPRD Sulbar tidak pernah beraktivitas di Gedung DPRD Sulbar. Pintu ruangan para pimpinan DPRD Sulbar, mulai dari ketua hingga tiga wakilnya tertutup rapat. Bahkan sebagian besar dari 45 anggota DPRD tidak nampak di degung wakil rakyat tersebut.

Senin, 20 November 2017
Kejati Sulselbar Periksa 60 Rekanan dan Pelaksana Proyek APBD Sulbar

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat terus mendalami kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar tahun anggara 2016 senilai Rp 360 miliar.

Setelah menetapkan empat tersangka unsur pimpinan DPRD Sulbar, penyidik kembali memeriksa sejumlah rekanan dan pelaksana proyek untuk memastikan sejauh mana realisasi proyek dan realisasi anggaran yang digunakan.

Senin, 18 Desember 2017
Dua Wakil Ketua DPRD Sulbar Ditahan

Setelah menahan Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Mappangara, terkait korupsi anggaran APBD 2016, kejaksaan kembali menahan dua Wakil Ketua DPRD Sulbar. Penahanan itu dilakukan pada Senin (18/12). 2 Wakil Ketua DPRD Sulbar yang ditahan adalah Munandar Wijaya dan H Harun.

Selasa, 19 Desember 2017
Wakil DPRD ditahan, APBD Sulbar 2018 mengkhawatirkan

Pascaditahannya empat pimpinan DPRD Sulbar, sejumlah publik mempertanyakan nasib Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Sulbar yang dinilai sudah dalam keadaan darurat.

Rabu, 03 Januari 2018
Kejati Masih Pikir-Pikir Keluarkan 4 Pimpinan DPRD Sulbar dari Sel

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat sampai saat ini belum memutuskan permohonan penangguhan penahanan empat unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar.

Senin, 05 Maret 2018
Kasus Dugaan Korupsi APBD Sulbar, Lima Pimpinan DPRD Belum Diadili

Penanganan kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 kembali menjadi sorotan. Pasalnya, sudah hampir lima bulan bergulis pasca ditetapkan sebagai tersangka, kelima unsur pimpinan DPRD itu belum diadili.

Rabu, 14 Maret 2018
Munandar Wijaya Dipecat dari Keanggotaan Partai Gerindra

Tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2016, Munandar Wijaya, kini tidak lagi berstatus sebagai anggota Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar. Selain itu dirinya juga telah dipecat dari Partai Gerindra.

Rabu, 25 April 2018
Hamzah Hapati Hasan Jalani Sidang Perdana

Terdakwa kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat, Hamzah Hapati Hasan, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga

Kamis, 26 April 2018
Munandar-Harun Didakwa Loloskan Puluhan Paket 'Siluman' di APBD Sulbar 2016

Sidang perdana dua terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016, Munandar Wijaya dan H. Harun, kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga

Rabu, 2 Mei 2018
Mantan Ketua DPRD Sulbar Jalani Sidang Kedua, JPU Hadirkan 2 Saksi

Persidangan Mantan Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara, terdakwa dugaan korupsi penyalagunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2016, telah memasuki tahap pemeriksaan saksi, di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga

Persidangan kedua ini dengan agenda pemeriksaan saksi ini digelar setelah terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau jawaban atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang pertama, pekan lalu.

Jumat, 4 Mei 2018
Jaksa Hadirkan 6 Saksi Untuk Terdakwa Harun

Pengadilan Tipikor Mamuju, menggelar sidang kedua mantan wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Harun, terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2016, Kamis (3/5/2018).

Dalam persidangan terdakwa H. Harun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tujuh orang saksi fakta. Namun, hingga persidangan Pukul 18.30 Wita berakhir, hanya dapat menyelesaikan pemeriksaan terhadap enam orang saksi.

Senin, 07 Mei 2018
Suhardi Duka Hadiri Sidang Mantan Ketua DPRD Sulbar

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulbar, H Suhardi Duka hadir di persidangan ketiga mantan ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara di Pengadilan Tipikor Mamuju

Sidang ketiga Andi Mappangara, terdakwa dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) Sulbar 2016, merupakan agenda pemeriksaan saksi.

Kamis, 23 Agustus 2018
Empat Terdakwa Menyampaikan Nota Pembelaan

Dalam sidang pembelaannya, Diawali pembacaan Pembelaan masing-masing Pengacara terdakwa dimulai Andi Mappanggara, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan Harun, dan selanjutnya masing-masing terdakwa menyampaikan Nota pembelaan pribadinya.

Senin, 10 September 2018
Andi Mappangara dan Eks Pimpinan DPRD Sulbar Divonis Bebas

Eks Ketua DPRD Sulbar serta dua mantan wakil ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya dan H Harun AM, terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi APBD Sulbar 2016, divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju